Showing posts with label Integrity. Show all posts
Showing posts with label Integrity. Show all posts

Friday, 25 May 2012


INTEGRITY
Integrity means that you are honest and truthful in what you say or do. You put honesty, sense of duty, and sound moral principles above all else. 


Suggestions for Improvement :  
Be absolutely honest and truthful at all times. Stand up for what you believe to be right.

Tuesday, 22 March 2011

BATAM CYBER ZONE

Geliat Blogger Batam
22 Mei 2009
Menilik sejarahnya, kegiatan nge-blog mulai dikenal sekitar pertengahan 1990-an. Dan pada 1997-1998 seorang praktisi internet bernama Jorn Barger mulai mempopulerkan istilah weblog. Pengertian istilah ini adalah halaman web yang sederhana dan berisi artikel-artikel serta link tautan ke beberapa situs menarik. Kemudian, pada tahun 1999 Peter Merholz mempopulerkan frase ”blog” pada sebuah weblognya. Demikian seterusnya hingga demam nge-blog ini menjalar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.

Batam, yang masyarakatnya sangat ICT-Minded ini telah melahirkan ratusan bahkan ribuan blogger. Sejak 2007 telah terbentuk satu wadah bernama Batam Blogger Community (BBC) yang beranggotakan segelintir orang saja. Namun lama-lama terkumpul ratusan blogger yang bernaung di wadah ini. Biasanya, tanpa jadwal yang pasti, para blogger ini kopi darat dan ngumpul bareng. Lokasi yang sering jadi langganan kopi darat adalah dataran Engku Putri Batam Centre atau di Cool Juzz Cafe, BCS Mall. Biasanya mereka saling sharing seputar blog sesuai dengan aliran masing-masing.

Bicara aliran blogger, ada yang memanfaatkan sarana blog sebagai berikut :
  1. Sebagai ajang curhat dan ajang narsis, biasanya blog ini bertemakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi hingga masalah sosial.
  2. Money oriented, aliran ini memanfaatkan blog untuk meraup pundi-pundi kekayaan berupa rupiah dan dolar. Caranya, blog disiapkan untuk menarik pemasang iklan atau difungsikan sebagai sarana promosi bisnis sendiri.
  3. Sekedar penyaluran hobby untuk curahan pikiran dalam bentuk tulisan dan artikel.
  4. Campuran dari semua aliran di atas.

Aktivitas blogging akan semakin berkembang menjadi sebuah kegiatan yang banyak mendatangkan profit dari sisi ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang akan segera menciptakan tren serupa dengan negara-negara maju seperti di Jepang, Amerika dan negara-negara Eropa.


Batam Digital Island
22 Mei 2011

Apalagi di Batam, sebuah pulau yang dikenal sebagai Digital Island dengan penetrasi internet tertinggi di Indonesia untuk saat ini. Keuntungan lokasi yang sangat strategis berdekatan dengan Singapore - Malaysia, sangat mendukung Batam menjadi daerah persinggahan para pebisnis. Sebagai kota MICE yang terbukti dari seringnya Batam menjadi tempat berbagai even, meeting, konferensi dan seminar dalam maupun luar negeri.

Perkembangan aktivitas para blogger ini telah didukung oleh pemerintah kota yang telah memfasilitasi masyarakat pengguna internet secara gratis dengan layanan hotspot di beberapa titik, misalnya di Engku Putri Batam Center yang selalu ramai dikunjungi pecinta dunia maya. Sedangkan pihak Otorita Batam (BP Batam) dalam waktu dekat akan merealisasikan pusat kajian layanan ijin usaha yang berbasis tehnologi informasi (IT centre) diantaranya adalah Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB). Sistem ini akan memudahkan para pelaku impor yang bisa mengurus secara online Ijin Usaha, Importir Terdaftar, Importir Produsen dan Pemasukan Barang.

Semoga semua pihak bisa bersinergi dan saling mendukung demi terciptanya tehnologi yang bermanfaat bagi masyarakat Batam dan Indonesia umumnya.

Friday, 4 February 2011

Hatimu Hatiku by NoTime

Tuesday, 28 April 2009

The Justice Petition for David Hartanto

Appeal Singapore PM to Investigate the Death of Indonesian Student David Hartanto

Published by syahrir imaluddin on Mar 23, 2009
Category: Justice
Region: Indonesia
Target: The Prime Minister of Singapore


Background (Preamble):
The Death of David Hartanto, an Indonesian student who studies in NTU Singapore on March 02, 2009 was left as very questionable. Based on some research conducted by volunteers they found many facts in the location that David was murdered. We trust Singapore government as a very strict in uplifting justice. So in the name of law and justice please allow us to appeal that the Prime Minister announce as soon as possible the thorough investigation of this incident.

Petition:
We are very sad to learn the death of David Hartanto Widjaya, Indonesian student at NTU Singapore who died on March 02, 2009. According to some research in the location of the incident, showed many facts that David was murdered. Please Investigate the Death of Indonesian Student David Hartanto.

Sign the petition
The Appeal Singapore PM to Investigate the Death of Indonesian Student David Hartanto petition to The Prime Minister of Singapore was supported by Ary Swy and is hosted free of charge at GoPetition.

Post Link :
"http://www.gopetition.com/petitions/david-hartanto.html">Online petition - Appeal Singapore PM to Investigate the Death of Indonesian Student David Hartanto.

Friday, 24 April 2009

FORMAT ZONA PERDAGANGAN & PELABUHAN BEBAS BATAM

Intisari PMK No. 47/PMK.04/2009

Pasal 2 -- Izin Importasi, Jumlah Jenis Barang & Kewenangan BPK FTZ, sbb :
  1. PEMASUKAN BARANG IMPOR EX LDP --> FTZ BBK WAJIB IZIN USAHA BPK FTZ
  2. HANYA BARANG YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA
  3. JUMLAH & JENIS BARANG DITETAPKAN BPK FTZ
  4. BARANG KONSUMSI EX LDP HARUS IZIN, JUMLAH & JENIS DITETAPKAN BPK FTZ
  5. JUMLAH JENIS BARANG KONSUMSI TIDAK BISA DIRUBAH JIKA PPFTZ 01 & MANIFEST (BC11) SDH DIAJUKAN
Pasal 48 – Penggunaan Form Pembayaran BM, Bea Keluar, PPh Ps. 22 & Sanksi Administrasi
  1. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai & Pajak) --> Pembayaran BM, PPh ps.22, Bea Keluar, Cukai & Sanksi Administrasi / Denda brg impor,
  2. SSP (Surat Setoran Pajak) --> Pembayaran PPN
Pasal 52 -- Status Barang Impor jika tidak penuhi ketentuan Pasal 2 diberlakukan sbb :
  1. BAYAR BEA MASUK, PPN, PPH pasal 22 & / CUKAI, Syarat :
    - BARANG DILUAR JENIS / JUMLAH YANG DIIZINKAN BPK FTZ
    - PPFTZ-01 SUDAH DIAJUKAN & HASIL PEMERIKSAAN FISIK SESUAI
    - BUKAN BARANG LARTAS
  2. REEKSPOR, jika termasuk barang LARTAS
  3. HIBAH KE NEGARA, termasuk LARTAS tapi bisa dimanfaatkan Negara
  4. DIMUSNAHKAN, barang cepat rusak/busuk termasuk alkohol, konsentrat etil alcohol, hasil tembakau dll.
STATUS PEMERIKSAAN FISIK UNTUK DOKUMEN PPFTZ1. Dari LDP ke FTZ BBK (Impor), Pasal 32 – 1 (Dok. PPFTZ-01 Impor)
  • Bukan pengusaha/importir yang ditetapkan BPK FTZ (tidak punya izin usaha ke BPK)
  • Barang yang diperiksa tidak ada di RIB/RKBI/Masterlist yang ditetapkan BPK FTZ
  • Pemeriksaan acak / Random
  • Nota Hasil Intelejen (NHI)
2. Dari FTZ lainnya / TPB ke FTZ BBK, Pasal 32 – 2 (Dok. PPFTZ-02 masuk BBK)
  • Pemeriksaan acak
  • NHI
3. Dari FTZ BBK ke LDP (Ekspor), Pasal 33 – 1 (Dok. PPFTZ-01 Ekspor)
  • Pengenaan Bea Keluar (ekspor barang tertentu)
  • Barang Impor Sementara yang berasal dari TLDDP/DPIL
  • Informasi dari Dirjen Pajak
  • NHI
4. Dari FTZ BBK ke FTZ lainnya / TPB, Pasal 33 – 2 (Dok. PPFTZ-02 keluar BBK)
  • NHI
5. Dari FTZ BBK ke TLDDP/DPIL, Pasal 34 (Dok. PPFTZ-01)
  • PPFTZ-01 oleh pengusaha yang pernah impor barang dari LDP sesuai data Kantor Pabean
  • Barang asal LDP / ex-Impor
  • Tidak ada dokumen asal pemasukan ke FTZ BBK
  • Pemeriksaan acak
  • NHI


DOCUMENT FOR CUSTOMS CLEARANCE
Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ)
(APRIL 2009)
EX FOREIGN COUNTRIES (Luar Daerah Pabean / LDP) :
  • Export - Import (PPFTZ-01)
  • CusDec / Custom Declarations (Document for Passenger / Transporter Crue)
  • PPKP (Pencacahan Pembeaan Kiriman Pos / Courier Cargo)
  • BPBLB (Buku Pas Barang Lintas Batas / Territorial Line)
Ex BATAM to JAKARTA / Other Area
Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)
  1. Personal Effect
  2. Courrier Services
  3. Certain Goods (Customs decided)
Destination :

Other Area in Customs Territority
Cargo clearance status for PPFTZ-01 :
1. Ex Import / LDP --> Duty &Taxes Paid
  • SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai & Pajak) Duty/BM, income tax/PPh-22, excise,etc.
  • SSP (Surat Setoran Pajak) Value Added Tax/PPn & Luxury Tax/PPnBM.
2. Ex other area in Indonesia / TLDDP
  • Pay VAT/PPn 10% or
  • Free PPn with endorsement

From TLDDP to BATAM
Document clearance = PPFTZ-03 , endorsement faktur Pajak * (The original will be shown for clearance) :
- Faktur Pajak Standar (lembar pembeli),
- Bill of Lading / AWB,
- Invoice / Faktur Penjualan,
- Authorization Letter (clearance by PPJK)

TLDDP (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean)

 

Wednesday, 25 March 2009

GLOBAL WARMING


What is the Global Warming?


Global warming is the increase in the average temperature of the Earth's near-surface air and the oceans since the mid-twentieth century and its projected continuation.
Global surface temperature increased 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) during the 100 years ending in 2005. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludes that anthropogenic greenhouse gases are responsible for most of the observed temperature increase since the middle of the twentieth century, and that natural phenomena such as solar variation and volcanoes probably had a small warming effect from pre-industrial times to 1950 and a small cooling effect afterward. These basic conclusions have been endorsed by more than 40 scientific societies and academies of science, including all of the national academies of science of the major industrialized countries.

Climate model projections summarized in the latest IPCC report indicate that global surface temperature will likely rise a further 1.1 to 6.4 °C (2.0 to 11.5 °F) during the twenty-first century. The uncertainty in this estimate arises from the use of models with differing climate sensitivity, and the use of differing estimates of future greenhouse gas emissions. Some other uncertainties include how warming and related changes will vary from region to region around the globe. Although most studies focus on the period up to 2100, warming is expected to continue beyond 2100 (even if emissions stop) because of the large heat capacity of the oceans and the lifespan of CO2 in the atmosphere.

Increasing global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation, likely including an expanse of the subtropical desert regions. Other likely effects include Arctic shrinkage and resulting Arctic methane release, shrinkage of Amazon rainforest and Boreal forests, increases in the intensity of extreme weather events, changes in agricultural yields, modifications of trade routes, glacier retreat, species extinctions and changes in the ranges of disease vectors.

Political and public debate continues regarding the appropriate response to global warming. The available options are mitigation to reduce further emissions; adaptation to reduce the damage caused by warming; and, more speculatively, geoengineering to reverse global warming. Most national governments have signed and ratified the Kyoto Protocol aimed at reducing greenhouse gas emissions. A successor to the first commitment period of the Kyoto protocol is expected to be agreed at the COP15 talks in December 2009. (Sourced by Wikipedia)




What kind is suite mode in 2009?
What can we do for reducing global warming effects?

For our Earth...
Let turn off our lamps & other ellectric equipment just 1 hour on
SATURDAY, 28th of MARCH 2009 at 20.30 until 21.30

EARTH HOUR 2009
Mari kita coba rasakan hanya 1 jam kita kembali ke suasana sebelum ada listrik sehingga kita merasakan aura bumi kita sesungguhnya dimanapun kita berada pada pukul 20.30 - 21.30...
60 Menit tanpa lampu...


Khusus untuk mendukung program "Earth Hour 2009", telah siap sebuah iklan layanan masyarakat yang akan mulai tayang tanggal 22 sampai 28 Maret di 8 TV swasta, dan TV kabel nasional. Iklan layanan masyarakat ini diramaikan oleh beberapa ikon dan selebriti peduli lingkungan seperti tampak pada poster di atas.

"Iklan ini khusus kami produksi untuk mengajak lebih banyak masyarakat berpartisipasi mematikan lampu dan alat elektronik yang tidak sedang dipergunakan di hari Sabtu, 28 Maret 2009 nanti," ujar Press Conference Earth Hour 2009 di Balai Kota (19/3/09). "Dengan dihadirkannya berbagai tokoh masyarakat yang menekuni berbagai profesi, kami yakin iklan ini mampu menyentuh hati masyarakat untuk mengubah kebiasaan agar lebih hemat energi untuk menjaga lingkungan dari dampak perubahan iklim."Iklan layanan masyarakat dapat langsung dilihat di http://www.youtube.com/watch?v=y8wqyVosyGU
Special Presented by Ary Swy 2009


Tips of Shiftwork and Extended Hours

Shiftwork and extended hours
Shiftwork and shifts with extended hours refer to any non-standard work schedule. The traditional eight-hour day worked between 8 AM and 5 PM has changed dramatically and many people now regularly work evening and night shifts and/or extended hours.
Studies show that shiftwork and shifts with extended hours can have significant adverse effects on health, workplace accident rates, absenteeism and a worker’s personal life. The shift system is often used in organisations that need to operate 24 hours a day, such as hospitals, police stations, shipping forwarding, manufacturing industry, etc. Shift work is also done when machinery needs to operate continuously and in the retail sector where extended shopping hours are fast becoming commonplace.
Partial sleep deprivation is the main problem that affects the health of shift workers. Night work disturbs the circadian rhythm in the human body. This is an internal body clock that is synchronised to a 24 hour period. It regulates a number of physiological functions such as body temperature, hormone secretion, heart rate, blood pressure, respiration, digestion and mental alertness. It lets us know, among other things, when to sleep and when to eat. Shiftworkers can have health problems because this internal clock is disturbed. Shift workers and extended hour workers suffer from sleep disturbances and the physiological consequences that result from it.
The social effects extend to their family and friends. Researchers have found several negative health effects in shiftworkers and workers on extended hours. Some of these are:
1. increased heart disease,
2. gastric ulcers and gastro intestinal problems,
3. social problems and minor psychiatric disorders,
4. sleep disorders and increased fatigue,
5. increased error rates and accident rates.
Some personal factors can make workers more susceptible to problems when doing shiftwork or extended hours. These include:
1. a heavy domestic work load
2. psychiatric illness
3. a history of alcohol or drug abuse
4. epilepsy
5. diabetes
6. heart disease
There are a number of steps that employers can take to address the problems faced by shift workers. Some of the solutions suggested for employers are:
1. Improve workplace lighting and canteen and recreation facilities.
2. Ensure workers undertake no more than two consecutive night shifts.
3. Ensure workers undertake no more than two or three consecutive 12 hour shifts.
4. Ensure an even distribution of days off with shift blocks.
5. Avoid compacting shifts to produce longer breaks.
6. Allow workers time for breaks, time to move around and time to interact with other workers.
7. Ensure job rotation by moving employees to different tasks or responsibilities.
8. Educate workers on lifestyle advice such as eating and sleeping patterns.
In addition, shift workers should have the same access as day workers to services such as counselling and the same opportunities for participation in training and meetings. Workplace safety committee meetings should also be scheduled for those on evening and night shifts.
The shift worker can also take a number of steps to make living with shift work more bearable.
  • Setting up the conditions for sleep is very important
  • Family, neighbours and friends need to know and understand the shift schedule. Let relatives and neighbours know about the work schedule.
  • The bedroom must be dark and cool.
  • Noise levels can be reduced by heavy curtains and sound insulation on the doors and windows. An air conditioner can mask minor noises from outside. An answering machine for the phone and lowering the ring tone may also be helpful.
  • There should be a routine for waking up as well, just as there is for the average day-worker.

Night-shift workers should exercise

Exercising is not an easy task because shift workers usually start the day exhausted and pressed for time. However, exercise can simply mean being active in general; for example, a walk around the neighbourhood for half an hour or a game of backyard soccer with the children. Exercise should be a part of every day, but vigorous exercise should be avoided within the last two hours before bed time.

Shift workers’ diet is very important

Shift workers should have three meals a day, at roughly the same time every day. The timing of meals can keep energy levels up, improve sleep and help the body adjust to the shiftwork schedule. Restrict the intake of caffeine, not only in coffee and tea, but in soft drinks too. Healthy snacks like fruit and fruit juice, raw vegetables and cheese are very good at home or at work.

Family understanding and co-operation is crucial Stress seems a common problem in shiftworkers’ lifestyle and a good home environment can help reduce stress.

Useful hints to apply during shiftwork

  1. When the work is sedentary, contact others on the same shift regularly; it may help to keep alert.
  2. Stand up and walk occasionally.
  3. Go to the toilet and wash your hands and wet your face.
  4. Be aware of fatigue after the shift is over, especially while driving home.
  5. Keep your mind active by listening to the radio.
  6. Avoid overall heating - in winter, it is better to direct warmth to the feet and open the window a little to let the fresh air in on your face.


Useful references

  1. Shiftwork and Health. A literature review and practical approach to shiftwork roster redesign. Mathen D. (University of Sydney, 1993)
  2. Living With Shiftwork Ontario Natural Resources Safety Association (ONRSA, Canada, 1996) Guidelines for Shiftworkers Wedderburn, A. (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 1991)

Friday, 20 March 2009

Life is shortly

You can't reach everything in the world...

You can't feel deeply life..

If your life is shortly!

Please find integrity yourself.........!

PERPU FTZ BBK 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009
Menyambut Free Trade Zone Batam, Bintan & Karimun.
Oleh : Ary Sulistiyo
PP No. 63 Tahun 2003 yang selama ini mengatur tentang perlakuan pembebasan bea masuk dan pajak serta ruang lingkup pelaksanaan kepabeanan di Batam akhirnya tidak berlaku lagi seiring dikeluarkannya peraturan baru yaitu PP Nomor 2 tahun 2009 yang telah ditandatangani presiden SBY tanggal 16 Januari 2009.
Peraturan yang baru saja diperkuat dengan juklak dan juknisnya yaitu PMK No. 45, 46 & 47, mengatur tentang pemberlakuan Free Trade Zone di Batam, Bintan & Karimun termasuk kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK FTZ). Inti dari PP ini adalah sebagai berikut :
1. Setiap barang maupun importir harus mendapat izin usaha dari BPK FTZ melalui pelabuhan & bandara yang ditunjuk (pasal 2-3),
2. Penyerahan barang di FTZ bebas PPN serta tidak lagi diperlukan status PKP bagi pengusaha di FTZ (pasal 4),
3. Barang impor hanya yang berhubungan dengan kegiatan usaha, semua yang menyangku izin maupun yang menentukan jumlah jenis barang impor / konsumsi ditetapkan oleh BPK FTZ (pasal 3),
4. Jika di atas tidak dipenuhi (item 3) maka barang harus dikenakan bea masuk dan pajak +/cukai, reekspor, dihibahkan ke negara atau dimusnahkan dengan diawasi oleh BPK FTZ & beacukai (pasal 6),
5. Jika SPPB Pemberitahuan Pabean FTZ belum disetujui tapi barang sudah dikeluarkan kena denda Rp 25 juta, sedangkan barang yang dibatalkan ekspornya tapi PEB tidak batal kena denda Rp juta,
6. Barang dari DPIL masuk ke FTZ tidak melalui pelabuhan / bandara yang ditunjuk harus bayar PPN +/ cukai,
7. Barang impor dari LDP ke FTZ trus dikeluarkan ke DPIL harus bayar BM, PDRI +/ cukai, sedangkan eks DPIL (ebz) ke FTZ dikeluarkan ke DPIL lagi dikenakan PPN +/ cukai (pasal 15).
Lebih lanjut pelajari detilnya pada aturan juklak & juknisnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK/03/2009, No. 46/PMK/03/2009 serta No. 47/PMK/03/2009.

JUKLAK YANG PALING DITUNGGU TENTANG FTZ BATAM, BINTAN & KARIMUN

FTZ BBK 2009 yang ditunggu masyarakat Kepri
Oleh : Ary Sulistiyo

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 5 Maret lalu sudah menandatangani juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun. Juklak dan juknis yang telah diterbitkan itu tertuang dalam tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan berlaku efektif mulai 1 April 2009 mendatang.
Ketiga PMK itu adalah PMK Nomor 45/PMK.03/2009, PMK Nomor 46/PMK.04/2009, dan PMK Nomor 47 /PMK.04/2009. Di dalam 3 PMK yang merupakan penjabaran aturan dari PP Nomor 2 tahun 2009 (pengganti PP no. 63 tahun 2003) yang telah ditetapkan Presiden SBY tanggal 16 Januari 2009 (baca detailnya di "Perpu FTZ BBK 2009"), kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) juga akan semakin besar terutama dalam menentukan barang konsumsi yang masuk ke wilayah FTZ BBK.

Ilustrasi Peta Wilayah Pulau Batam


PMK Nomor 45/PMK.03/2009
Berisi tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan PPN/PPNBM atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain ke Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas. Hal-hal yang rinci diatur antara lain adalah tentang barang kena pajak yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean, yang dinyatakan terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Di pasal 2 disebutkan, barang mewah yang keluar dari wilayah FTZ maka dianggap terutang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Saat terutang pajak adalah saat barang kena pajak dikeluarkan dari kawasan bebas. Sedangkan dasar pengenaan pajak atas PPN dan PPnBM yang terutang adalah harga jual serta harga pasar wajar dalam hal penyerahan antar cabang.
Pada pasal 6 ditegaskan, pemasukan barang kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ataupun dari tempat penimbunan berikat ke kawasan bebas melalui pelabuhan atau bandara yang ditunjuk, tidak dipungut PPN ataupun PPNBM. Untuk Batam bandara Hang Nadim, pelabuhan Batu Ampar, Sekupang & Kabil yang nantinya resmi menjadi pintu keluar masuk barang setelah ada ketetapan BPK FTZ.
PPN/PPNBM tidak dikenakan bila barang kena pajak berwujud tersebut benar-benar telah masuk kawasan bebas yang dibuktikan dengan dokumen yang telah diberikan endorsement (pernyataan mengetahui dari pejabat Ditjen Pajak atas pemasukan barang kena pajak dari daerah pabean ke kawasan bebas disebut di pasal 8.
Pasal 9 tentang faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan di kawasan bebas tidak dapat lagi diterbitkan. Selanjutnya, Dirjen Pajak akan melakukan pencabutan atas pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Bebas yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum berlakunya PMK 45. Pencabutan itu akan diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak. Pengusaha di kawasan bebas tidak diperlakukan lagi sebagai status Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai pasal 4 dalam PP No. 2 tahun 2009.
PMK ini sekaligus mencabut berlakunya empat aturan baik dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan (KMK) ataupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sebelumnya sudah dikeluarkan Menkeu. Yakni KMK Nomor 583/KMK.03/2003 tentang pelaksanaan Perlakukan PPN dan PPNBM di kawasasan berikat Batam, KMK nomor 393/KMK.03/2004 tentang perlakuan PPN dan PPNBM di kawasan berikat (bonded zone) Daerah Industri Pulau Batam. Tiga, PMK Nomor 16/KMK.03/2005 tentang perlakuan PPN dan PPNBM di kawasan berikat (bonded zone) Daerah Industri Pulau Batam, serta PMK Nomor 61 /PMK.03/2005 tentang tentang perlakuan perpajakan dan kepabeanan dalam rangka proyek pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun sebagaimana telah diubah melalui PMK Nomor 02/PMK.011/2008.

PMK Nomor 46/PMK.04/2009
Mengatur tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, secara tekhnis mengatur tentang juklak bagi aparat Bea dan Cukai di kawasan FTZ. PMK ini secara rinci mengatur tentang pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) sebagai dokumen yang digunakan dalam rangka memasukkan barang ke kawasan bebas atau pengeluaran barang dari kawasan bebas.
Juga diatur tentang pencabutan PMK Nomor 103/PMK.04/2006 tentang penggunaan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PPSAD) di Batam, Bintan dan Karimun. Meski demikian keberadaan aturan pemberitahuan pabean sebagaimana diatur PMK Nomor 155/PMK.04/2008 tetap diberlakukan.
PMK inilah yang menjadi acuan para petugas Bea Cukai untuk menjalankan pengawasan lalu lintas barang dan dokumen yang diproses oleh PPJK, shipping agent, importir maupun eksportir.

PMK Nomor 47 /PMK.04/2009
Memberi petunjuk tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta menegaskan tentang peran Badan Pengusahaan Kawasan (BPK FTZ) dalam hal lalu lintas keluar dan masuknya barang di kawasan FTZ. PMK ini mengacu pada PP no. 2 tahun 2009 pasal 3 dan pasal 6 yang lebih menekankan kewenangan BPK FTZ.
Di pasal 2 ayat (1) disebutkan, pemasukan barang dari luar daerah pabean ke kawasan bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang mendapat izin dari BPK FTZ. Sebagaimana diatur pasal 2, pengusaha hanya dapat memasukkan barang ke kawasan FTZ yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Adapun tentang jenis dan jumlah barang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pengusahan itu akan ditetapkan oleh BPK FTZ.
Untuk pemasukan barang konsumsi bagi kebutuhan penduduk dari luar daerah pabean ke kawasan FTZ, hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat ijin dari BPK FTZ yang juga menetapkan jumlah dan jenisnya.
Namun, barang konsumsi diluar yang sudah ditetapkan oleh BPK FTZ akan dianggap sebagai barang kena pajak. Pada pasal 52 disebutkan, pemasukan barang dari luar daerah pabean ke kawasan bebas yang tidak memenuhi ketentuan pasal 2 akan dikenai pungutan bea masuk serta PPN/PPnBM. Barang konsumsi yang masuk tanpa dikenai PPN itu juga bisa dikeluarkan kembali, dihibahkan untuk negara, bahkan dimusnahkan.

Dengan berlakunya 3 PMK tersebut pada 1 April 2009 nanti diharapkan kegiatan ekspor impor di wilayah Batam, Bintan & Karimun bisa meningkat dan memajukan perekonomian seluruh Kepri khususnya dan Indonesia umumnya, karena FTZ ini adalah sebagai national pilot project menuju Asean Free Trade Area (AFTA) dan lingkup yang luas lagi dalam era globalisasi. Dan tentunya payung regulasi yang sudah ada patut dilaksanakan dengan profesional oleh seluruh pelaku yang berkompeten terutama oleh para pengusaha dan pihak regulator dalam hal ini BPK FTZ, Bea Cukai dan instansi terkait.

Tuesday, 10 March 2009

Integrity


What is the integrity?
Integrity comprises perceived consistency of actions, values, methods, measures and principles.
As a holistic concept, it judges the quality of a system in terms of its ability to achieve its own goals. A value system's abstraction depth and range of applicable interaction may also function as significant factors in identifying integrity due to their congruence or lack of congruence with empirical observation. A value system may evolve over time while retaining integrity if those who espouse the values account for and resolve inconsistencies.
Integrity may be seen as the
quality of having a sense of honesty and truthfulness in regard to the motivations for one's actions. The term "hypocrisy" is used in contrast to integrity for asserting that one part of a value system demonstrably conflicts with another, and to demand that the parties holding apparently conflicting values account for the discrepancy or change their beliefs to improve internal consistency.


Contents :

1 Testing of integrity
1.1 Integrity in relation to value systems
1.2 Testing theories via the Scientific Method
2 Integrity in ethics
2.1 Popular views of integrity
2.2 Integrity in modern ethics
2.3 Law
2.4 Ethical integrity as measured by psychological/work-selection tests


Testing of integrity
One can test a value system's
accountability either:
subjectively, by a person's individual measures or
objectively, via the
Scientific Method or standardized mathematical measure

Integrity in relation to value systems
A
value consists of an assumption from which one can extrapolate implementation or other values. A value system comprises a set of consistent values and measures. The Scientific Method assumes that a system with perfect integrity yields a singular hypothetical extrapolation that one can test against observed results.

Testing theories via the Scientific Method
Formal measures of integrity rely on a set of testing principles known as the
Scientific Method. To the extent that a proof follows the requirements of the method, scholars consider that proof scientific. The Scientific Method include measures to ensure unbiased testing and a requirement that the hypothesis have falsifiability.
One tests the integrity of a value system scientifically by using the values, methods and measures of the system to formulate a hypothesis of an expected cause-and-effect relationship. When the cause creates the expected effect consistently amongst multiple unbiased testers, the value system is said to have integrity.
For example,
Newtonian physics, general relativity and quantum mechanics are three distinct systems, each scientifically proven to have integrity according to their base assumptions and measures. None of them claim to be absolute truth. Scientific testing is not useful for identifying "absolute truth" because scientific tests assume principles, values, methods and measures outside of the scope of the test. Rather, the Scientific Method is used to proof the integrity of a value system and to establish its conclusions as consistent with the assumptions used, thereby enabling further extrapolation within that domain.

Integrity in ethics
In discussions on
behavior and morality, one view of the property of integrity sees it as the virtue of basing actions on an internally-consistent framework of principles. This scenario may emphasize depth of principles and adherence of each level to the next.[citation needed] One can describe a person as having integrity to the extent that everything that that person does or believes: actions, methods, measures and principles — all derive from the same core group of values.
In the context of
accountability, integrity measures consistency between one's actions and one's principles and methods used when an expected result appears incongruent with observed outcome. Some[who?] regard integrity as a virtue in that they see accountability and moral responsibility as necessary tools for maintaining such consistency.
In the context of
value theory, integrity provides the expected causation from a base value[citation needed] to its extrapolated implementation or other values. A value system emerges as a set of values and measures that one can observe as consistent with expectations.
Some commentators
stress the idea of integrity as personal honesty: acting according to one's beliefs and values at all times. Speaking about integrity can emphasize the "wholeness" or "intactness" of a moral stance or attitude. Some views of wholeness may also emphasize commitment and authenticity.
The etymology of the word "integrity" stems from the Latin adjective integer (whole, complete). In this context, integrity may comprise the personal inner sense of "wholeness" deriving from (say)
honesty and consistency of character. As such, one can judge that other "have integrity" to the extent that one judges whether they behave according to the values, beliefs and principles they claim to hold.

Popular views of integrity
Many people appear to use the word "integrity" in a vague manner as an alternative to the perceived political incorrectness of using blatantly
moralistic terms such as "good" or ethical. In this sense the term often refers to a refusal to engage in lying, blaming or other behavior generally seeming to evade accountability.
Popular discussions of integrity often see the concept as an all-or-nothing affair: one describes an approved person as "having integrity" (as an absolute), but condemns an enemy or a collective enemy organization as "completely lacking in integrity".
English-speakers may measure integrity in non-enumerated units called "scraps", speaking of preserving one's "last scraps of integrity" or having "not a scrap of integrity". This may imply that integrity in such situations can appear brittle or fragile — and apt to tarnish or decay.

Integrity in modern ethics
In a formal study of the term "integrity" and its meaning in modern ethics, law professor
Stephen L. Carter sees integrity not only as a refusal to engage in behavior that evades responsibility[citation needed], but as an understanding of different modes or styles in which some discourse takes place, and which aims at the discovery of some truth[citation needed].
Carter writes:
Integrity [...] requires three steps: (1) discerning what is right and what is wrong; (2) acting on what you have discerned, even at personal cost; and (3) saying openly that you are acting on your understanding of right from wrong.[...] Integrity [...] is not the same as honesty [...]
[1]

Law
An
adversarial process can have general integrity when both sides demonstrate willingness to share evidence, follow guidelines of debate and accept rulings from an arbitrator in a good-faith effort to arrive at either the truth or a mutually equitable outcome. An honorable presentation of the case measures both sides of the argument with a consistent set of principles. Failure to present principles in accordance with observation or to try them unequally can weaken a case.

Ethical integrity as measured by psychological/work-selection tests
Integrity (honesty) tests aim to identify which persons or wiki editors may hide perceived negative or derogatory events from their past or the past of a favored political figure(such as doing
prison time, getting psychiatric treatment, alcohol problems, etc.) and to identify to a prospective employer likely causes of strife. These tests make certain assumptions, namely[2] that such persons report more dishonest behavior, they try to find reasons in order to justify such behavior, they think others more likely to commit crimes (like theft, for example), they exhibit impulsive behavior and tend to think that society should severely punish deviant behavior.
The pretension of such tests to detect fake answers plays a crucial role in this respect, because the naive really believe such outright lies and behave accordingly, reporting their past deviance because they fear that otherwise their answers will reveal it. The more
Pollyannaish the answers, the higher the integrity score.[3]
“Integrity can be compared to a great smoothie. It consists of many healthy and tasteful virtues such as discernment, loyalty, courage, honesty, and humility all mixed together to form one outstanding quality. Not only is it rewarding in the end, but the act of striving for it is well worth the effort.” (P. Wagenbach)