FORMAT ZONA PERDAGANGAN & PELABUHAN BEBAS BATAM

Intisari PMK No. 47/PMK.04/2009

Pasal 2 -- Izin Importasi, Jumlah Jenis Barang & Kewenangan BPK FTZ, sbb :

1. PEMASUKAN BARANG IMPOR EX LDP --> FTZ BBK WAJIB IZIN USAHA BPK FTZ
2. HANYA BARANG YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA
3. JUMLAH & JENIS BARANG DITETAPKAN BPK FTZ
4. BARANG KONSUMSI EX LDP HARUS IZIN, JUMLAH & JENIS DITETAPKAN BPK FTZ
5. JUMLAH JENIS BARANG KONSUMSI TIDAK BISA DIRUBAH JIKA PPFTZ 01 & MANIFEST (BC11) SDH DIAJUKAN

Pasal 48 – Penggunaan Form Pembayaran BM, Bea Keluar, PPh Ps. 22 & Sanksi Administrasi

1. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai & Pajak) --> Pembayaran BM, PPh ps.22, Bea Keluar, Cukai & Sanksi Administrasi / Denda brg impor,
2. SSP (Surat Setoran Pajak) --> Pembayaran PPN

Pasal 52 -- Status Barang Impor jika tidak penuhi ketentuan Pasal 2 diberlakukan sbb :

1. BAYAR BEA MASUK, PPN, PPH pasal 22 & / CUKAI, Syarat :
   - BARANG DILUAR JENIS / JUMLAH YANG DIIZINKAN BPK FTZ
   - PPFTZ-01 SUDAH DIAJUKAN & HASIL PEMERIKSAAN FISIK SESUAI
   - BUKAN BARANG LARTAS
2. REEKSPOR, jika termasuk barang LARTAS
3. HIBAH KE NEGARA, termasuk LARTAS tapi bisa dimanfaatkan Negara
4. DIMUSNAHKAN, barang cepat rusak/busuk termasuk alkohol, konsentrat etil alcohol, hasil tembakau dll.

STATUS PEMERIKSAAN FISIK UNTUK DOKUMEN PPFTZ1. Dari LDP ke FTZ BBK (Impor), Pasal 32 – 1 (Dok. PPFTZ-01 Impor)

• Bukan pengusaha/importir yang ditetapkan BPK FTZ (tidak punya izin usaha ke BPK)
• Barang yang diperiksa tidak ada di RIB/RKBI/Masterlist yang ditetapkan BPK FTZ
• Pemeriksaan acak / Random
• Nota Hasil Intelejen (NHI)

2. Dari FTZ lainnya / TPB ke FTZ BBK, Pasal 32 – 2 (Dok. PPFTZ-02 masuk BBK)

• Pemeriksaan acak
• NHI

3. Dari FTZ BBK ke LDP (Ekspor), Pasal 33 – 1 (Dok. PPFTZ-01 Ekspor)

• Pengenaan Bea Keluar (ekspor barang tertentu)
• Barang Impor Sementara yang berasal dari TLDDP/DPIL
• Informasi dari Dirjen Pajak
• NHI

4. Dari FTZ BBK ke FTZ lainnya / TPB, Pasal 33 – 2 (Dok. PPFTZ-02 keluar BBK)

• NHI

5. Dari FTZ BBK ke TLDDP/DPIL, Pasal 34 (Dok. PPFTZ-01)

• PPFTZ-01 oleh pengusaha yang pernah impor barang dari LDP sesuai data Kantor Pabean
• Barang asal LDP / ex-Impor
• Tidak ada dokumen asal pemasukan ke FTZ BBK
• Pemeriksaan acak
• NHI

DOCUMENT FOR CUSTOMS CLEARANCE

Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ)

(APRIL 2009)

EX FOREIGN COUNTRIES (Luar Daerah Pabean / LDP) :

• Export - Import (PPFTZ-01)
• CusDec / Custom Declarations (Document for Passenger / Transporter Crue)
• PPKP (Pencacahan Pembeaan Kiriman Pos / Courier Cargo)
• BPBLB (Buku Pas Barang Lintas Batas / Territorial Line)

Ex BATAM to JAKARTA / Other Area

Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)

1. Personal Effect
2. Courrier Services
3. Certain Goods (Customs decided)

Destination :

Other Area in Customs Territority

Cargo clearance status for PPFTZ-01 :
1. Ex Import / LDP --> Duty &Taxes Paid

• SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai & Pajak) Duty/BM, income tax/PPh-22, excise,etc.
• SSP (Surat Setoran Pajak) Value Added Tax/PPn & Luxury Tax/PPnBM.

2. Ex other area in Indonesia / TLDDP

• Pay VAT/PPn 10% or
• Free PPn with endorsement

From TLDDP to BATAM
Document clearance = PPFTZ-03 , endorsement faktur Pajak * (The original will be shown for clearance) :

- Faktur Pajak Standar (lembar pembeli),

- Bill of Lading / AWB,

- Invoice / Faktur Penjualan,

- Authorization Letter (clearance by PPJK)

TLDDP (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean)

 

Lebih Mengenal Batam

Batam Menyongsong Free Trade Zone 2009

Batam memang salah satu pulau yang sangat special di wilayah Kepulauan Riau - Indonesia. Keistimewaan Batam yang letaknya sangat dekat dengan Singapore begitu mempengaruhi perkembangan ekonomi & pembangunan Batam secara keseluruhan, terlebih sejak mulai diberlakukannya kawasan berikat dari bonded area, bonded zone, special economic zone hingga free trade zone mulai April 2009.


Perubahan status yang telah ditunggu-tunggu oleh semua kalangan di wilayah Batam Bintan Karimun ini tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2009 yang dijabarkan dengan terbitnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya yaitu peraturan Menteri Keuangan nomor 45, 46 dan 47. Mulai per 1 April 2009 aturan tersebut mulai efektif diberlakukan walaupun pelaksanaannya mengikuti kesiapan para pelaku usaha di lapangan serta regulator dalam hal ini BPK dan Bea Cukai, karena hingga minggu terakhir bulan Maret ini masih banyak pengusaha eksportir maupun importir di wilayah Batam khususnya yang belum teregistrasi dalam perizinan ke BPK FTZ. Selain itu minimnya sosialisasi dari BPK akibat dari molornya aturan dari pusat dari terbitnya peraturan hingga tenggang waktu pemberlakuan sangat singkat terkesan kurang persiapan dan dipaksakan dalam pelaksanaan di lapangan sedangkan perubahan dokumen pabean yang nantinya menggunakan dokumen khusus yaitu PPFTZ (01-03) belum juga ada pengenalan softwarenya. Jadi ya kemungkinan besar molor sambil bertahap bisa diterapkan secara profesional, mudah2an semua berjalan lancar dan bisa tercipta tujuan konsep Free Trade Zone.


Beragam Sudut Visual Kota Batam




Masjid Raya Batam Center
Masjid ini terletak di pusat kota Batam Center yang berdekatan dengan komplek perkantoran seperti Gedung DPRD, Kantor Pemko Batam, BPK FTZ Batam (OB), Gedung Graha Pena dll.



















Batam City Condominium


Kondominium yang masih dalam pembangunan ini diperkirakan akan menjadi bangunan tertinggi di Batam untuk beberapa tahun ke depan, diperkirakan ketinggian mencapai sekitar 107 meter.
















Gedung jorok di Batam Center
Tapi di Batam sangat banyak proyek gedung2 bertingkat, bekas mal maupun pembangunan ruko yang terbengkalai tidak terurus sehingga terkesan kotor, jorok, tidak rapi dan tidak mengindahkan keindahan lingkungan sekitarnya terutama masalah penghijauan.







Nagoya - Jodoh
Sebuah kawasan bisnis yang padat di kota yang menjadi salah satu tujuan belanja di Batam.

Nagoya Hill

Sebuah Mal terbesar yang menjadi tujuan shopping maupun jalan-jalan di Nagoya.

Barelang Bridge
Ikon yang sangat melekat dengan Batam, Jembatan Barelang 1, 2, 3 yang menghubungkan 3 pulau Batam - Rempang - Galang.

Batam Menuju Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas 2009

Created by Ary Swy

GLOBAL WARMING

What is the Global Warming?

Global warming is the increase in the average temperature of the Earth's near-surface air and the oceans since the mid-twentieth century and its projected continuation.

Global surface temperature increased 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) during the 100 years ending in 2005. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludes that anthropogenic greenhouse gases are responsible for most of the observed temperature increase since the middle of the twentieth century, and that natural phenomena such as solar variation and volcanoes probably had a small warming effect from pre-industrial times to 1950 and a small cooling effect afterward. These basic conclusions have been endorsed by more than 40 scientific societies and academies of science, including all of the national academies of science of the major industrialized countries.

Climate model projections summarized in the latest IPCC report indicate that global surface temperature will likely rise a further 1.1 to 6.4 °C (2.0 to 11.5 °F) during the twenty-first century. The uncertainty in this estimate arises from the use of models with differing climate sensitivity, and the use of differing estimates of future greenhouse gas emissions. Some other uncertainties include how warming and related changes will vary from region to region around the globe. Although most studies focus on the period up to 2100, warming is expected to continue beyond 2100 (even if emissions stop) because of the large heat capacity of the oceans and the lifespan of CO2 in the atmosphere.

Increasing global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation, likely including an expanse of the subtropical desert regions. Other likely effects include Arctic shrinkage and resulting Arctic methane release, shrinkage of Amazon rainforest and Boreal forests, increases in the intensity of extreme weather events, changes in agricultural yields, modifications of trade routes, glacier retreat, species extinctions and changes in the ranges of disease vectors.

Political and public debate continues regarding the appropriate response to global warming. The available options are mitigation to reduce further emissions; adaptation to reduce the damage caused by warming; and, more speculatively, geoengineering to reverse global warming. Most national governments have signed and ratified the Kyoto Protocol aimed at reducing greenhouse gas emissions. A successor to the first commitment period of the Kyoto protocol is expected to be agreed at the COP15 talks in December 2009. (Sourced by Wikipedia)

What kind is suite mode in 2009?

What can we do for reducing global warming effects?

For our Earth...

Let turn off our lamps & other ellectric equipment just 1 hour on

SATURDAY, 28th of MARCH 2009 at 20.30 until 21.30

EARTH HOUR 2009

Mari kita coba rasakan hanya 1 jam kita kembali ke suasana sebelum ada listrik sehingga kita merasakan aura bumi kita sesungguhnya dimanapun kita berada pada pukul 20.30 - 21.30...

60 Menit tanpa lampu...


Khusus untuk mendukung program "Earth Hour 2009", telah siap sebuah iklan layanan masyarakat yang akan mulai tayang tanggal 22 sampai 28 Maret di 8 TV swasta, dan TV kabel nasional. Iklan layanan masyarakat ini diramaikan oleh beberapa ikon dan selebriti peduli lingkungan seperti tampak pada poster di atas.

"Iklan ini khusus kami produksi untuk mengajak lebih banyak masyarakat berpartisipasi mematikan lampu dan alat elektronik yang tidak sedang dipergunakan di hari Sabtu, 28 Maret 2009 nanti," ujar Press Conference Earth Hour 2009 di Balai Kota (19/3/09). "Dengan dihadirkannya berbagai tokoh masyarakat yang menekuni berbagai profesi, kami yakin iklan ini mampu menyentuh hati masyarakat untuk mengubah kebiasaan agar lebih hemat energi untuk menjaga lingkungan dari dampak perubahan iklim."Iklan layanan masyarakat dapat langsung dilihat di http://www.youtube.com/watch?v=y8wqyVosyGU

Special Presented by Ary Swy 2009

PERPU FTZ BBK 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009

Menyambut Free Trade Zone Batam, Bintan & Karimun.

Oleh : Ary Sulistiyo

PP No. 63 Tahun 2003 yang selama ini mengatur tentang perlakuan pembebasan bea masuk dan pajak serta ruang lingkup pelaksanaan kepabeanan di Batam akhirnya tidak berlaku lagi seiring dikeluarkannya peraturan baru yaitu PP Nomor 2 tahun 2009 yang telah ditandatangani presiden SBY tanggal 16 Januari 2009.

Peraturan yang baru saja diperkuat dengan juklak dan juknisnya yaitu PMK No. 45, 46 & 47, mengatur tentang pemberlakuan Free Trade Zone di Batam, Bintan & Karimun termasuk kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK FTZ). Inti dari PP ini adalah sebagai berikut :

1. Setiap barang maupun importir harus mendapat izin usaha dari BPK FTZ melalui pelabuhan & bandara yang ditunjuk (pasal 2-3),

2. Penyerahan barang di FTZ bebas PPN serta tidak lagi diperlukan status PKP bagi pengusaha di FTZ (pasal 4),

3. Barang impor hanya yang berhubungan dengan kegiatan usaha, semua yang menyangku izin maupun yang menentukan jumlah jenis barang impor / konsumsi ditetapkan oleh BPK FTZ (pasal 3),

4. Jika di atas tidak dipenuhi (item 3) maka barang harus dikenakan bea masuk dan pajak +/cukai, reekspor, dihibahkan ke negara atau dimusnahkan dengan diawasi oleh BPK FTZ & beacukai (pasal 6),

5. Jika SPPB Pemberitahuan Pabean FTZ belum disetujui tapi barang sudah dikeluarkan kena denda Rp 25 juta, sedangkan barang yang dibatalkan ekspornya tapi PEB tidak batal kena denda Rp juta,

6. Barang dari DPIL masuk ke FTZ tidak melalui pelabuhan / bandara yang ditunjuk harus bayar PPN +/ cukai,

7. Barang impor dari LDP ke FTZ trus dikeluarkan ke DPIL harus bayar BM, PDRI +/ cukai, sedangkan eks DPIL (ebz) ke FTZ dikeluarkan ke DPIL lagi dikenakan PPN +/ cukai (pasal 15).

Lebih lanjut pelajari detilnya pada aturan juklak & juknisnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK/03/2009, No. 46/PMK/03/2009 serta No. 47/PMK/03/2009.

JUKLAK YANG PALING DITUNGGU TENTANG FTZ BATAM, BINTAN & KARIMUN

FTZ BBK 2009 yang ditunggu masyarakat Kepri

Oleh : Ary Sulistiyo

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 5 Maret lalu sudah menandatangani juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun. Juklak dan juknis yang telah diterbitkan itu tertuang dalam tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan berlaku efektif mulai 1 April 2009 mendatang.
Ketiga PMK itu adalah PMK Nomor 45/PMK.03/2009, PMK Nomor 46/PMK.04/2009, dan PMK Nomor 47 /PMK.04/2009. Di dalam 3 PMK yang merupakan penjabaran aturan dari PP Nomor 2 tahun 2009 (pengganti PP no. 63 tahun 2003) yang telah ditetapkan Presiden SBY tanggal 16 Januari 2009 (baca detailnya di "Perpu FTZ BBK 2009"), kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) juga akan semakin besar terutama dalam menentukan barang konsumsi yang masuk ke wilayah FTZ BBK.

Ilustrasi Peta Wilayah Pulau Batam

PMK Nomor 45/PMK.03/2009

Berisi tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan PPN/PPNBM atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain ke Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas. Hal-hal yang rinci diatur antara lain adalah tentang barang kena pajak yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean, yang dinyatakan terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Di pasal 2 disebutkan, barang mewah yang keluar dari wilayah FTZ maka dianggap terutang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Saat terutang pajak adalah saat barang kena pajak dikeluarkan dari kawasan bebas. Sedangkan dasar pengenaan pajak atas PPN dan PPnBM yang terutang adalah harga jual serta harga pasar wajar dalam hal penyerahan antar cabang.
Pada pasal 6 ditegaskan, pemasukan barang kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ataupun dari tempat penimbunan berikat ke kawasan bebas melalui pelabuhan atau bandara yang ditunjuk, tidak dipungut PPN ataupun PPNBM. Untuk Batam bandara Hang Nadim, pelabuhan Batu Ampar, Sekupang & Kabil yang nantinya resmi menjadi pintu keluar masuk barang setelah ada ketetapan BPK FTZ.
PPN/PPNBM tidak dikenakan bila barang kena pajak berwujud tersebut benar-benar telah masuk kawasan bebas yang dibuktikan dengan dokumen yang telah diberikan endorsement (pernyataan mengetahui dari pejabat Ditjen Pajak atas pemasukan barang kena pajak dari daerah pabean ke kawasan bebas disebut di pasal 8.
Pasal 9 tentang faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan di kawasan bebas tidak dapat lagi diterbitkan. Selanjutnya, Dirjen Pajak akan melakukan pencabutan atas pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Bebas yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum berlakunya PMK 45. Pencabutan itu akan diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak. Pengusaha di kawasan bebas tidak diperlakukan lagi sebagai status Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai pasal 4 dalam PP No. 2 tahun 2009.
PMK ini sekaligus mencabut berlakunya empat aturan baik dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan (KMK) ataupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sebelumnya sudah dikeluarkan Menkeu. Yakni KMK Nomor 583/KMK.03/2003 tentang pelaksanaan Perlakukan PPN dan PPNBM di kawasasan berikat Batam, KMK nomor 393/KMK.03/2004 tentang perlakuan PPN dan PPNBM di kawasan berikat (bonded zone) Daerah Industri Pulau Batam. Tiga, PMK Nomor 16/KMK.03/2005 tentang perlakuan PPN dan PPNBM di kawasan berikat (bonded zone) Daerah Industri Pulau Batam, serta PMK Nomor 61 /PMK.03/2005 tentang tentang perlakuan perpajakan dan kepabeanan dalam rangka proyek pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun sebagaimana telah diubah melalui PMK Nomor 02/PMK.011/2008.

PMK Nomor 46/PMK.04/2009

Mengatur tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, secara tekhnis mengatur tentang juklak bagi aparat Bea dan Cukai di kawasan FTZ. PMK ini secara rinci mengatur tentang pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) sebagai dokumen yang digunakan dalam rangka memasukkan barang ke kawasan bebas atau pengeluaran barang dari kawasan bebas.

Juga diatur tentang pencabutan PMK Nomor 103/PMK.04/2006 tentang penggunaan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PPSAD) di Batam, Bintan dan Karimun. Meski demikian keberadaan aturan pemberitahuan pabean sebagaimana diatur PMK Nomor 155/PMK.04/2008 tetap diberlakukan.

PMK inilah yang menjadi acuan para petugas Bea Cukai untuk menjalankan pengawasan lalu lintas barang dan dokumen yang diproses oleh PPJK, shipping agent, importir maupun eksportir.

PMK Nomor 47 /PMK.04/2009

Memberi petunjuk tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta menegaskan tentang peran Badan Pengusahaan Kawasan (BPK FTZ) dalam hal lalu lintas keluar dan masuknya barang di kawasan FTZ. PMK ini mengacu pada PP no. 2 tahun 2009 pasal 3 dan pasal 6 yang lebih menekankan kewenangan BPK FTZ.
Di pasal 2 ayat (1) disebutkan, pemasukan barang dari luar daerah pabean ke kawasan bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang mendapat izin dari BPK FTZ. Sebagaimana diatur pasal 2, pengusaha hanya dapat memasukkan barang ke kawasan FTZ yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Adapun tentang jenis dan jumlah barang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pengusahan itu akan ditetapkan oleh BPK FTZ.
Untuk pemasukan barang konsumsi bagi kebutuhan penduduk dari luar daerah pabean ke kawasan FTZ, hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat ijin dari BPK FTZ yang juga menetapkan jumlah dan jenisnya.
Namun, barang konsumsi diluar yang sudah ditetapkan oleh BPK FTZ akan dianggap sebagai barang kena pajak. Pada pasal 52 disebutkan, pemasukan barang dari luar daerah pabean ke kawasan bebas yang tidak memenuhi ketentuan pasal 2 akan dikenai pungutan bea masuk serta PPN/PPnBM. Barang konsumsi yang masuk tanpa dikenai PPN itu juga bisa dikeluarkan kembali, dihibahkan untuk negara, bahkan dimusnahkan.

Dengan berlakunya 3 PMK tersebut pada 1 April 2009 nanti diharapkan kegiatan ekspor impor di wilayah Batam, Bintan & Karimun bisa meningkat dan memajukan perekonomian seluruh Kepri khususnya dan Indonesia umumnya, karena FTZ ini adalah sebagai national pilot project menuju Asean Free Trade Area (AFTA) dan lingkup yang luas lagi dalam era globalisasi. Dan tentunya payung regulasi yang sudah ada patut dilaksanakan dengan profesional oleh seluruh pelaku yang berkompeten terutama oleh para pengusaha dan pihak regulator dalam hal ini BPK FTZ, Bea Cukai dan instansi terkait.

Link : http://www.beacukai.go.id/